Operasional – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi MBG Watch mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai langkah tersebut penting agar pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program yang selama ini menuai berbagai sorotan.
Desakan itu muncul dalam aksi yang berlangsung di depan kantor pusat Badan Gizi Nasional (BGN), kawasan Kebon Sirih, Jakarta, pada Rabu, 10 Juni 2026. Koalisi MBG Watch terdiri atas berbagai organisasi masyarakat sipil, antara lain Transparency International Indonesia (TII), Pusat Kajian Ekonomi Celios, Suara Ibu Peduli, LBH Jakarta, Ibu Berisik, serta sejumlah kelompok lainnya.
Para peserta aksi menilai pemerintah perlu mengambil jeda sementara untuk memperbaiki berbagai aspek pelaksanaan program. Mereka meminta BGN menghentikan operasional dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama 30 hari.
Evaluasi Tata Kelola Jadi Tuntutan Utama
Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, menegaskan bahwa moratorium selama satu bulan dapat memberikan ruang bagi Badan Gizi Nasional untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Menurutnya, kepemimpinan baru di tubuh BGN perlu memanfaatkan momentum tersebut untuk mengevaluasi sistem yang telah berjalan. Ia berharap masa jeda itu dapat menghasilkan perbaikan yang konkret dan berdampak langsung terhadap kualitas pelaksanaan program.
Selain memperbaiki tata kelola, Agus juga mendorong pemerintah untuk meninjau kembali kelompok penerima manfaat. Ia menilai pemerintah perlu memprioritaskan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya mereka yang tinggal di wilayah 3T, yakni daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
Tidak hanya itu, ia juga mengusulkan agar pemerintah membangun dapur yang lokasinya lebih dekat dengan lingkungan sekolah. Bahkan, pemerintah dapat melibatkan kantin sekolah agar distribusi makanan berlangsung lebih efektif dan mudah di awasi.
Dengan pendekatan tersebut, program MBG dinilai dapat berjalan lebih efisien sekaligus menjangkau sasaran yang tepat.
Kritik Muncul Setelah Berbagai Persoalan Pelaksanaan
Koalisi MBG Watch mengaku tidak menolak tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis. Mereka mengakui bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat merupakan langkah yang patut di apresiasi.
Namun, mereka menilai pelaksanaan program masih menghadapi berbagai persoalan serius. Beberapa kasus yang mencuat ke publik, seperti dugaan keracunan massal dan indikasi penyimpangan anggaran, memunculkan kekhawatiran terhadap efektivitas program tersebut.
Karena itu, para aktivis meminta pemerintah tidak terburu-buru melanjutkan operasional tanpa evaluasi mendalam. Mereka percaya bahwa perbaikan sistem akan memberikan manfaat yang lebih besar di bandingkan mempertahankan pola kerja yang masih menyisakan banyak persoalan.
Selain menjaga kualitas layanan, evaluasi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program strategis pemerintah.
Pengunjuk rasa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat berunjuk rasa di sekitar kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
Aksi Protes Berlangsung dengan Cara Kreatif
Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor BGN menarik perhatian banyak orang karena menghadirkan berbagai bentuk simbolik yang unik.
Para peserta aksi tidak hanya menyampaikan aspirasi melalui pengeras suara. Mereka juga membawa sejumlah peralatan dapur, seperti panci dan ompreng yang identik dengan Program Makan Bergizi Gratis.
Selain itu, mereka menggelar aksi teatrikal dengan memasang tali berwarna kuning dan hitam di sekitar papan nama kantor BGN. Simbol tersebut menggambarkan tuntutan mereka agar pemerintah menghentikan sementara operasional program demi kepentingan evaluasi.
Aksi kreatif tersebut berhasil menyita perhatian masyarakat yang melintas di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Sejumlah pengendara yang terjebak antrean kendaraan tampak memperhatikan jalannya demonstrasi. Bahkan, sebagian dari mereka menunjukkan respons dengan membunyikan klakson sebagai bentuk ekspresi terhadap isu yang sedang di suarakan.
Moratorium Dinilai Sebagai Langkah Perbaikan
Usulan penghentian sementara selama 30 hari bukan bertujuan untuk menghapus Program Makan Bergizi Gratis. Sebaliknya, para aktivis memandang moratorium sebagai kesempatan untuk memperkuat fondasi program agar mampu mencapai tujuan awal secara optimal.
Mereka berharap pemerintah dapat menggunakan masa evaluasi untuk memperbaiki sistem pengawasan, memperjelas sasaran penerima manfaat, meningkatkan kualitas distribusi, serta memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran.
Pada akhirnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang tersedia. Program tersebut juga memerlukan tata kelola yang transparan, pengawasan yang ketat, serta keterlibatan berbagai pihak dalam proses evaluasi.
Dengan langkah perbaikan yang tepat, Program Makan Bergizi Gratis berpeluang menjadi kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menjawab kebutuhan kelompok yang paling membutuhkan bantuan negara.
