Kebakaran Hutan Dan Lahan (karhutla) – masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menilai kondisi yang berkembang saat ini membutuhkan respons cepat, terkoordinasi, dan melibatkan berbagai unsur.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH Rizal Irawan menyampaikan bahwa karhutla masih berlangsung, termasuk di enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan. Pemerintah pun tidak hanya berada pada tahap mengantisipasi potensi kebakaran, tetapi sudah harus menangani kejadian yang terjadi di lapangan.
Dalam konferensi pers bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Senin (31/8/2026), Rizal menjelaskan bahwa situasi karhutla memerlukan langkah penanganan yang serius, cepat, sekaligus terpadu.
Menurutnya, kondisi yang di hadapi pemerintah dan masyarakat telah mengalami perubahan. Berbagai pihak kini bergotong royong untuk mengendalikan kebakaran serta mencegah api meluas ke kawasan lainnya.
Meski demikian, Rizal mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah kejadian yang melibatkan masyarakat dalam memantik api. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena kemunculan sumber api baru dapat menghambat proses pengendalian karhutla yang sudah berjalan.
KLH Fokus pada Tiga Aspek Penanganan
Dalam menghadapi situasi tersebut, KLH/BPLH memusatkan perhatian pada tiga aspek utama. Pertama, pemerintah memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kedua, upaya penanggulangan pencemaran udara akibat kebakaran terus dilakukan. Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan turut di perkuat.
Penanganan tersebut juga berkaitan dengan potensi kabut asap lintas batas atau transboundary haze. Asap dari kebakaran dalam skala besar dapat menyebar mengikuti kondisi cuaca dan arah angin sehingga dampaknya tidak selalu terbatas pada daerah tempat kebakaran berlangsung.
Rizal mengatakan KLH/BPLH telah menjalankan berbagai pendekatan untuk menghadapi persoalan tersebut. Langkah yang di terapkan mencakup tindakan preemtif, preventif, hingga represif.
Pendekatan itu menunjukkan bahwa pengendalian karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran terjadi. Pencegahan, pengawasan, peningkatan kesiapan masyarakat, serta penegakan hukum juga menjadi bagian dari strategi pemerintah.
95 Kelompok Masyarakat Peduli Api Telah Dibentuk
Penguatan operasi darat menjadi salah satu langkah penting dalam pengendalian karhutla. Untuk mendukung upaya tersebut, KLH/BPLH melibatkan masyarakat yang berada di berbagai wilayah rawan kebakaran.
Hingga saat ini, pemerintah telah membentuk 95 kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Kelompok tersebut tersebar di enam provinsi yang menjadi perhatian dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Sebanyak 18 kelompok berada di Sumatera Selatan dan 15 kelompok telah di bentuk di Riau. Sementara itu, Jambi memiliki sembilan kelompok MPA.
Di wilayah Kalimantan, pemerintah membentuk 18 kelompok di Kalimantan Tengah, 15 kelompok di Kalimantan Barat, serta 20 kelompok di Kalimantan Selatan.
Secara keseluruhan, 95 kelompok MPA tersebut melibatkan 1.425 personel. Kehadiran mereka menjadi bagian dari penguatan kapasitas penanganan kebakaran di tingkat lapangan, khususnya pada wilayah yang memiliki risiko tinggi.
KLH/BPLH juga berencana memperluas keterlibatan masyarakat. Rizal menyebut pemerintah masih menargetkan pembentukan sekitar 35 kelompok MPA tambahan sepanjang 2026.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan dalam konferensi pers bersama BNPB di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Ribuan Peralatan Mendukung Pemadaman di Lapangan
Pemerintah tidak hanya menambah jumlah kelompok dan personel. KLH/BPLH turut menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk membantu MPA menjalankan kegiatan pengendalian serta pemadaman kebakaran melalui jalur darat.
Total sarana dan prasarana yang telah di hibahkan mencapai 3.975 unit. Peralatan tersebut terdiri atas berbagai jenis perlengkapan pemadaman dan perlindungan bagi personel yang bertugas di lapangan.
Salah satu perlengkapan yang di salurkan adalah 500 unit fire rake. Selain itu, pemerintah menyediakan fire beater, pompa jinjing, pompa punggung atau jet shooter, serta berbagai peralatan pendukung lainnya.
Untuk mendukung distribusi air dalam proses pemadaman, sebanyak 375 unit selang pemadam turut diberikan. KLH/BPLH juga menyalurkan 100 unit nozzle dan 75 unit Y-connector.
Keselamatan personel menjadi bagian penting dalam operasi pengendalian karhutla. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan 1.125 unit baju keselamatan serta 1.125 pasang sepatu bot kepada kelompok masyarakat yang terlibat.
Ketersediaan perlengkapan tersebut di harapkan dapat meningkatkan kemampuan personel ketika menghadapi kebakaran secara langsung. Terlebih, operasi darat memiliki peran penting untuk menjangkau titik api sekaligus mencegah kebakaran merambat semakin luas.
Kesadaran Masyarakat Dinilai Penting untuk Menekan Karhutla
Upaya pemerintah bersama masyarakat dalam mengendalikan karhutla telah berlangsung selama berbulan-bulan. Namun, munculnya sumber api baru masih menjadi tantangan yang harus di hadapi secara bersama.
Rizal menyoroti masih adanya oknum masyarakat yang memantik api sehingga kebakaran kembali muncul di beberapa lokasi. Situasi semacam ini berpotensi menambah beban personel sekaligus memperbesar risiko kerusakan lingkungan.
Karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian karhutla. Pencegahan sejak awal dapat mengurangi kemungkinan munculnya titik kebakaran baru dan membantu petugas berkonsentrasi menangani lokasi yang sudah terdampak.
Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait juga di perlukan untuk menekan dampak yang lebih luas. Selain mengancam kawasan hutan dan lahan, kebakaran dapat menurunkan kualitas udara serta memunculkan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Dengan penguatan kelompok MPA, penambahan personel, distribusi ribuan perlengkapan pemadaman, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, pemerintah berupaya memperkuat pengendalian karhutla di wilayah prioritas. Partisipasi masyarakat tetap menjadi salah satu faktor penting agar kemunculan sumber api baru dapat di tekan dan dampak pencemaran udara akibat kebakaran tidak semakin meluas.
