Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) – Sudaryono mengungkap faktor utama yang memicu sejumlah kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP menjadi penyebab dalam lebih dari 80 persen kasus keracunan yang terjadi.
Sudaryono menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Menurutnya, pengelola perlu meningkatkan kedisiplinan saat menjalankan prosedur pengolahan dan penyaluran makanan.
“Terkait masalah keracunan, saya kira sebagian besar, lebih dari 80%, itu adalah pelanggaran SOP. Yang paling banyak adalah SOP konsumsi waktu,” kata Sudaryono.
Ia menilai persoalan waktu konsumsi menjadi salah satu faktor yang paling sering muncul. Setiap makanan memiliki batas waktu aman setelah proses memasak selesai. Karena itu, petugas perlu memastikan penerima manfaat menyantap makanan sesuai waktu yang telah ditentukan.
Apabila petugas terlambat mengirim makanan, hidangan dapat berada terlalu lama sebelum sampai kepada penerima. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan keamanan pangan.
Kepala BGN Soroti Pemahaman SOP di SPPG
Sudaryono juga menyoroti pemahaman petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengenai SOP. Menurutnya, sejumlah kasus muncul karena pengelola belum memahami prosedur secara menyeluruh.
SOP tersebut mengatur berbagai tahapan operasional. Petugas harus memperhatikan proses memasak, penyimpanan makanan, kapasitas dapur, distribusi, hingga waktu konsumsi.
Sudaryono kemudian memberikan gambaran mengenai dapur berkapasitas kecil yang harus menyiapkan makanan dalam jumlah besar. Beban produksi yang terlalu tinggi dapat membuat petugas memulai proses memasak jauh lebih awal.
Setelah menyelesaikan satu bagian produksi, petugas menyimpan makanan sambil melanjutkan proses memasak untuk porsi berikutnya. Cara tersebut dapat membuat makanan pertama menunggu cukup lama sebelum petugas mengirimnya kepada penerima manfaat.
“Beberapa kasus sebabnya adalah karena tidak paham SOP. SOP penyimpanan makanan disajikan misalnya kapasitas dapur, intinya adalah kenapa ada keracunan? Karena ada dapur kecil dikasih yang banyak, sehingga dia adanya memasak pagi-pagi, ditaruh dulu, dia masak lagi,” ujar Sudaryono.
Oleh karena itu, kapasitas dapur perlu sejalan dengan jumlah makanan yang harus petugas produksi. Pengelola juga harus mengatur jadwal memasak dan pengiriman secara tepat agar makanan tetap aman ketika sampai kepada penerima.
Batas Waktu Konsumsi MBG Menjadi Sorotan
Selain kapasitas dapur, Sudaryono menyoroti kepatuhan petugas terhadap batas waktu konsumsi makanan. Ia mengatakan beberapa pihak masih mengabaikan ketentuan tersebut.
Sudaryono kemudian menyinggung kasus keracunan yang menimpa ratusan santri di Sidoarjo. Hasil investigasi sementara BGN menemukan persoalan pada waktu produksi, pengiriman, dan konsumsi makanan.
“Selain itu, expired date itu juga tidak ditaati. Contoh paling jelas adalah di Sidoarjo,” jelasnya.
Menurut penjelasan Sudaryono, petugas telah mencantumkan batas waktu konsumsi pada makanan. Namun, proses pengiriman justru berlangsung setelah batas tersebut.
Makanan dalam kasus itu memiliki keterangan batas konsumsi sebelum pukul 10.00 WIB. Akan tetapi, petugas baru mengirim makanan ke sekolah setelah pukul 11.00 WIB. Para penerima kemudian menyantap makanan tersebut setelah pukul 12.00 WIB.
Temuan sementara itu membuat BGN menyoroti kembali pentingnya ketepatan waktu dalam seluruh proses penyediaan MBG. Petugas tidak hanya perlu memastikan makanan matang dengan baik, tetapi juga harus mengirimnya sesuai jadwal.
Foto: Kepala BGN Sudaryono
BGN Tekankan Kedisiplinan Pengelola MBG
Sudaryono menegaskan bahwa penjelasan mengenai berbagai pelanggaran SOP bukan bentuk pemakluman terhadap kasus keracunan. Sebaliknya, BGN menjadikan temuan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kedisiplinan para pelaksana program.
“Ini pada intinya kami sampaikan bahwa ini terkait kedisiplinan,” kata Sudaryono.
Setiap SPPG, menurut penjelasannya, harus memahami kemampuan produksi dapur masing-masing. Pengelola juga perlu menyesuaikan jumlah makanan dengan kapasitas fasilitas yang mereka miliki.
Selain itu, petugas perlu mengatur waktu memasak secara cermat. Mereka harus memperhitungkan durasi penyimpanan dan perjalanan menuju lokasi penerima agar makanan tidak melewati batas waktu konsumsi.
Pengelola juga memegang peran penting dalam mengawasi setiap tahapan tersebut. Dengan pengawasan yang ketat, petugas dapat segera mengetahui masalah sebelum makanan sampai kepada penerima manfaat.
Kepatuhan SOP Jadi Bagian Penting Keamanan MBG
Pernyataan Kepala BGN tersebut menunjukkan pentingnya penerapan SOP dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Setiap pihak yang terlibat perlu menjalankan prosedur secara konsisten mulai dari dapur hingga makanan sampai ke tangan penerima.
Kapasitas dapur menjadi salah satu unsur yang perlu mendapat perhatian. Ketika dapur menerima beban produksi melebihi kemampuannya, petugas berpotensi memulai proses memasak terlalu dini sehingga makanan harus menunggu lebih lama.
Di sisi lain, ketepatan jadwal distribusi juga menentukan keamanan makanan. Petugas perlu mengirim hidangan secepat mungkin setelah proses produksi selesai dan memastikan penerima menyantapnya sebelum melewati batas waktu aman.
Karena itu, BGN menempatkan kedisiplinan sebagai salah satu aspek penting dalam evaluasi program MBG. Pengelola SPPG perlu memahami SOP sekaligus menjalankannya secara konsisten.
Melalui penerapan prosedur yang lebih disiplin, pengelola dapat menekan risiko masalah keamanan pangan. Langkah tersebut juga menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas makanan sekaligus melindungi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis.
