Pilkada Lewat DPRD – Dalam beberapa waktu terakhir, diskursus mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali mengemuka di ruang publik. Salah satu gagasan yang memicu perdebatan adalah usulan agar Pilkada tidak lagi di lakukan secara langsung oleh rakyat. Melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana ini menimbulkan berbagai respons kritis dari masyarakat, akademisi, serta pemerhati demokrasi lokal. Banyak pihak menilai bahwa usulan tersebut tidak di sertai dengan landasan empiris yang kuat dan justru berpotensi menggeser prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.
Penolakan publik terhadap skema Pilkada melalui DPRD tercermin dalam berbagai survei opini. Salah satunya menunjukkan bahwa tingkat dukungan masyarakat terhadap mekanisme tersebut sangat rendah. Sebagian besar responden menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah seharusnya tetap di lakukan secara langsung agar legitimasi politik kepala daerah benar-benar bersumber dari kehendak rakyat.
Rendahnya Dukungan Publik terhadap Pilkada Tidak Langsung
Hasil survei nasional memperlihatkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang menyetujui Pilkada melalui DPRD. Sebaliknya, mayoritas responden menghendaki agar proses pemilihan tetap berada di tangan pemilih secara langsung. Temuan ini menunjukkan adanya kesadaran publik yang kuat terhadap pentingnya partisipasi politik sebagai elemen utama demokrasi lokal.
Pilkada langsung di pandang sebagai instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas pemimpin daerah kepada masyarakat. Ketika kepala daerah di pilih langsung, hubungan politik antara pemilih dan pemimpin menjadi lebih jelas. Sehingga membuka ruang kontrol sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, perubahan mekanisme pemilihan tanpa persetujuan publik yang memadai di nilai berpotensi melemahkan kualitas demokrasi.
Ilustrasi Pemilu.
Kritik terhadap Narasi Biaya Politik yang Tinggi
Salah satu alasan yang sering di kemukakan untuk mendukung Pilkada melalui DPRD adalah anggapan bahwa Pilkada langsung menimbulkan biaya politik yang sangat tinggi. Namun, narasi ini menuai kritik dari kalangan akademisi karena di nilai bersifat asumtif dan tidak di dukung oleh data yang transparan. Argumen mengenai mahalnya biaya politik seharusnya di uji secara terbuka melalui kajian komparatif dan simulasi kebijakan yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.
Tanpa data yang jelas, klaim bahwa Pilkada melalui DPRD akan menekan biaya politik dan mengurangi praktik korupsi cenderung menjadi wacana normatif semata. Bahkan, sejumlah pandangan menyebutkan bahwa pemilihan tertutup justru berisiko memindahkan biaya politik ke ruang yang lebih sempit dan sulit di awasi publik.
Potensi Kepentingan Tersembunyi dalam Pemilihan Tertutup
Selain persoalan biaya, muncul pula kekhawatiran mengenai adanya kepentingan tersembunyi di balik dorongan untuk mengubah mekanisme Pilkada. Pemilihan melalui DPRD di anggap membuka peluang konsolidasi kekuasaan di kalangan elite politik lokal dan nasional. Dalam sistem seperti ini, proses seleksi kepala daerah berpotensi lebih di kendalikan oleh kepentingan partai atau kelompok tertentu di bandingkan aspirasi masyarakat luas.
Kecurigaan publik terhadap wacana ini tidak terlepas dari pengalaman historis sebelum Pilkada langsung di berlakukan. Pada masa tersebut, praktik politik transaksional dan oligarkis kerap mewarnai pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, gagasan untuk kembali ke mekanisme tertutup di persepsikan sebagai langkah mundur dalam konsolidasi demokrasi.
Pilkada Langsung dan Tantangan Pendanaan Politik
Pandangan yang menyederhanakan Pilkada langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik juga di nilai kurang komprehensif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa persoalan pendanaan kampanye tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pemilihan, melainkan juga oleh regulasi, budaya politik, serta pengawasan institusional. Reformasi pendanaan politik seharusnya di fokuskan pada transparansi, pembatasan sumbangan, dan penegakan hukum, bukan dengan mengurangi hak pilih rakyat.
Studi-studi mengenai pendanaan kampanye di berbagai daerah menunjukkan bahwa dinamika biaya politik sangat beragam dan tidak dapat di generalisasi. Dengan demikian, solusi atas problematika Pilkada seharusnya di arahkan pada perbaikan tata kelola pemilu, bukan pada penghapusan partisipasi langsung masyarakat.
Penutup
Wacana Pilkada melalui DPRD menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan politik yang menyangkut hak dasar warga negara. Rendahnya dukungan publik, lemahnya dasar empiris, serta potensi penguatan oligarki menjadi alasan utama mengapa usulan ini menuai kritik luas. Dalam konteks demokrasi lokal, mempertahankan Pilkada langsung dengan berbagai perbaikan sistemik di nilai lebih sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
