Perdamaian Gaza – Amerika Serikat kembali mengambil peran sentral dalam upaya menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah dengan membentuk sebuah lembaga baru bernama Dewan Perdamaian Gaza. Dewan ini di rancang untuk memantau dinamika politik, keamanan, serta proses rekonstruksi di Jalur Gaza pascakonflik berkepanjangan. Pembentukan dewan tersebut menjadi bagian dari inisiatif strategis Washington dalam mengawal rencana perdamaian jangka panjang di wilayah tersebut.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara langsung di tunjuk sebagai pimpinan Dewan Perdamaian Gaza. Pemerintah AS menyebut komposisi dewan ini sebagai salah satu yang paling berpengaruh, karena di isi oleh tokoh-tokoh internasional dengan latar belakang politik, ekonomi, dan diplomasi yang kuat.
Komposisi Dewan Diisi Tokoh Internasional Berpengaruh
Keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza mencerminkan pendekatan multidisipliner. Sejumlah nama besar masuk dalam struktur dewan, mulai dari mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, hingga Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff. Selain itu, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, pengusaha Marc Rowan, penasihat politik Robert Gabriel, serta Jared Kushner juga di libatkan.
Gedung Putih menilai kombinasi tersebut mampu menghadirkan perspektif global yang luas. Menurut pernyataan resmi pemerintah AS, dewan ini di harapkan menjadi wadah koordinasi paling efektif dalam mendorong stabilitas dan perdamaian di Gaza.
Namun, penunjukan Tony Blair menuai perhatian tersendiri. Rekam jejaknya dalam invasi Irak tahun 2003 bersama Amerika Serikat meninggalkan persepsi negatif di sebagian kalangan Timur Tengah. Meski demikian, Trump menilai Blair sebagai figur kompromi yang masih dapat di terima oleh berbagai pihak dalam konteks diplomasi internasional.
Presiden AS Donald Trump berpidato dalam pertemuan puncak para pemimpin dunia tentang pengakhiran perang Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir.
Pembentukan Komite Nasional Administrasi Gaza
Selain Dewan Perdamaian, Amerika Serikat juga menginisiasi Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG). Komite ini di pimpin oleh Dr. Ali Sha’ath, seorang teknokrat Palestina yang di percaya mengelola tahap awal pemulihan layanan publik di Gaza. Fokus utama NCAG adalah menilai kebutuhan dasar masyarakat, memulihkan infrastruktur vital, serta menyiapkan fondasi bagi pemerintahan sipil jangka panjang.
NCAG dan Dewan Perdamaian Gaza di rancang untuk bekerja secara paralel dan saling melengkapi. Keduanya akan berkoordinasi dalam isu keamanan, tata kelola pemerintahan, serta bantuan kemanusiaan.
Peran Mediator dan Dukungan Internasional
Dalam pelaksanaan tugasnya, kedua lembaga tersebut akan mendapat dukungan dari Nickolay Mladenov, mantan utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Timur Tengah periode 2015–2020. Mladenov di kenal memiliki reputasi positif sebagai mediator yang mampu berkomunikasi dengan berbagai aktor, baik negara maupun kelompok non-negara.
Keterlibatan Mladenov di nilai penting untuk menjembatani kepentingan internasional dan lokal, sekaligus menjaga komunikasi tetap terbuka di tengah situasi politik yang kompleks.
Landasan Resolusi PBB dan Rencana Keamanan Gaza
Seluruh rencana ini berlandaskan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang di sepakati pada tahun 2025. Resolusi tersebut mengadopsi proposal perdamaian yang di ajukan Amerika Serikat, mencakup sekitar 20 poin utama. Salah satu poin krusial adalah pengerahan pasukan keamanan internasional atau International Security Force (ISF).
Amerika Serikat telah menunjuk Mayor Jenderal Jasper Jeffers sebagai Komandan ISF. Dengan pengalaman operasi militer di Irak dan Afghanistan, Jeffers bertanggung jawab mengawasi keamanan, mendukung proses demiliterisasi, serta memastikan jalur bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi dapat masuk ke Gaza tanpa hambatan.
Penolakan Hamas terhadap Rencana Perdamaian
Meski mendapat dukungan internasional, rencana ini tidak sepenuhnya di terima semua pihak. Hamas secara tegas di kecualikan dari struktur pemerintahan Gaza berdasarkan resolusi tersebut. Kelompok itu menyatakan bahwa rencana perdamaian yang ada belum mencerminkan hak politik dan kemanusiaan rakyat Palestina.
Penolakan tersebut menegaskan bahwa upaya perdamaian Gaza masih menghadapi tantangan besar. Meski demikian, Amerika Serikat dan mitra internasionalnya tetap optimistis bahwa pendekatan bertahap melalui Dewan Perdamaian dan NCAG dapat membuka jalan menuju stabilitas yang lebih berkelanjutan.
